Penugasan ini menjadi bukti kepercayaan pemerintah daerah terhadap kompetensi akademisi UM Metro.

Penunjukan tersebut didasarkan pada surat permohonan resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro Nomor 100.1.4.2/609/DPRD/2025 tertanggal 2 September 2025. Dalam surat itu, DPRD Kota Metro meminta kesediaan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro untuk menugaskan asst. Prof. Dr. Edi Ribut Harwanto sebagai salah satu tim ahli dalam membantu pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pimpinan dewan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, Dr. Nyoto Suseno, M.Si., menerbitkan Surat Tugas Nomor 491/II.3.AU/D/ST/UMM/2025 pada tanggal yang sama. Surat tugas ini menegaskan bahwa asst. Prof. Dr. Edi Ribut Harwanto resmi mendapatkan amanah sebagai Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Kota Metro dan diharapkan dapat melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Keterlibatan dosen UM Metro di lembaga legislatif daerah menunjukkan sinergi positif antara dunia akademik dan pemerintahan. Dengan latar belakang keilmuan hukum yang kuat, asst. Prof. Dr. Edi Ribut Harwanto diharapkan mampu memberikan masukan yang konstruktif dan berbasis akademis bagi kinerja DPRD, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

Melalui penugasan ini, Universitas Muhammadiyah Metro semakin menegaskan komitmennya untuk hadir sebagai mitra strategis dalam pembangunan Kota Metro. Kehadiran akademisi UM Metro di lingkup legislatif tidak hanya membawa nama baik universitas, tetapi juga menjadi wujud nyata peran perguruan tinggi dalam mewujudkan masyarakat yang berkemajuan.

The post Dekan FH UM Metro Ditugaskan Sebagai Tim Ahli DPRD Kota Metro appeared first on Universitas Muhammadiyah Metro.

Penetapan surat keputusan tersebut tertuang didalam nomor SK : 0177/Kep/1.3/D/2024 tertangal 5 September 2024 dan ditanda tangani ketua Diktilitbang PP Muhammadiyah Prof. Dr . Bambang Setiaji, M.S.i dan skretaris Prof.Ahmad Mustaqin , M.A., P.h.D.

Edi Ribut Harwanto menjelaskan, bahwa SK dirinya ditunjuk oleh jajaran Ketua Umum Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, Dr. Faisal SH, M.Hum dan Sekjen Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H.,M.H.

“Dan dari hasil rapat kordinasi jajaran pengurus melalui zoom meeting, pelantikan akan digelar di berapa alternatif, di jakarta atau Medan kurun waktu antara bulan November atau awal Desember. Saat ini tingal melihat kesiapan kampus mana yang siap untuk menyelenggarakan pelantikan pengurus oleh ketua Diktilitbang PP Muhammadiyah,” ungkapnya.

Ditempat terpisah, Sekjen Satria Unggul Wicaksana mengatakan, dalam zoom meting jajaran pengurus, juga disepakati akan digelar semacam diskusi tentang Permemdikbudristek No 44 Tahun 2024 Tentang Profesi, Karir dan Pengahasilan dosen.

“Kami tentu dengan menghadirkan narasumber dan pemantik para guru besar yang konsen di bidang tersebut, dalam rangka untuk mengedukasi shering tentang rencana pelaksanaan aturan baru tersebut. “Mudah mudah bermanfaat untuk menambah wawasan tentang memahami jenjang karir dosen, penghasilnya, dan lainnya. Ini juga bagian dari amanan majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, agar forum dekan mampu memberikan pencerahan keilmuan bagi anggota dan perserikatan Muhammadiyah secara nasional,”kata Satria yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya ini.

The post Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Tetapkan Dekan FH UM Metro Jadi Ketua Bidang Usaha Forum Dekan FH Universitas Muhammadiyah se-Indonesia appeared first on Universitas Muhammadiyah Metro.

Acara ini merupakan tindak lanjut dari MoU yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Rektor UM Metro. Dalam kesempatan ini, acara dihadiri oleh tiga keynote speakers, yaitu Dr. Edi Ribut Harwanto, M.H. Dekan Fakultas Hukum UM Metro, Satria Unggul Wicaksana, M.H. Dekan Fakultas Hukum UM Surabaya, dan Dr. Slamet Riyanto, M.H. Dekan Fakultas Hukum UM Kotabumi.

Rektor UM Metro yang diwakili oleh Wakil Rektor 3, memberikan sambutan serta membuka acara dengan harapan agar dapat melihat perkembangan mahasiswa UM di berbagai kota. Beliau menyatakan, “Saya mengakui Fakultas Hukum sangat hebat, karena dapat terus mengikuti dan mempelajari perkembangan hukum serta undang-undang.”

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Hukum UM Metro, Dr. Edi Ribut Harwanto, M.H., mengungkapkan rasa syukurnya atas kerjasama ini dan berharap bahwa dengan adanya dukungan dan bantuan dari seluruh pihak yang dinaungi oleh Muhammadiyah, semua fakultas hukum dapat meraih akreditasi “Unggul”. “Karena sama-sama dinaungi Muhammadiyah, kita semua berdoa, saling support, dan memberi bantuan dalam meraih akreditasi ‘Unggul’,” ujar Dr. Edi.

Diskusi publik ini bertujuan untuk membahas pembaharuan KUHP baru 2023, yang merupakan upaya penting dalam memperbaiki dan mengembangkan sistem hukum pidana nasional melalui rekodefikasi, demokratisasi, konsolidasi, dan adaptasi.

Dengan berlangsungnya acara ini, diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan memperkuat kerjasama antara fakultas hukum di berbagai universitas Muhammadiyah, serta meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Indonesia.

The post FH UM Metro Gelar Acara Penandatanganan MoA dan Diskusi Publik Pembaharuan KUHP appeared first on Universitas Muhammadiyah Metro.

Dalam surat keputusan rektor yang dibacakan saat pelantikan, Dekan FH UM Metro masa bakti 2019-2023 itu ialah Muhammad Sofwan Taufiq, S.H.I,. M.S.I., yang sebelumnya juga tercatat sebagai Ketua Program Studi Hukum.

Proses pelantikan dan serah terima jabatan dipimpin rektor UM Metro Drs. Jazim Ahmad, M.Pd. Hadir Ketua PWM (Pimpinan Wilayah Muhammadiyah) Lampung Prof. (https://locallens.com) Dr. Marzuki Noor, M.S., Ketua BPH (Badan Pembina Harian) UM Metro Drs. Masnuni M’Roi, M.Pd., sebagai saksi dalam prosesi tersebut.

Beberapa arahan juga turut disampaikan kepada Dekan FH yang baru saja dilantik. Seperti rektor, ia menyampaikan bahwa fakultas hukum dibawah kepemimpinan Hadri Abunawar, SH.,MH., telah berhasil mencapai prestasi akademik yang baik karena terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Sehingga rektor menaruh harapan besar kepada M. Sofwan agar dimasa kepemimpinannya, Fakultas Hukum UM Metro segera mendirikan Program Magister (S-2) Hukum.

“Jaga atribut akreditasi A Prodi Hukum, dan di pundak Pak Sofwan S-2 Hukum harus terwujud, sehingga mudah-mudahan Fakultas Hukum UM Metro menjadi ikon Fakultas Hukum di Lampung,” tegasnya. Tak lupa, dalam pidatonya, Drs. Jazim juga mengucapkan terimakasih atas dedikasi yang dicurahkan oleh Hadri Abunawar selama menjabat sebagai dekan fakultas hukum periode 2015-2019.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua PWM Lampung juga berpesan agar falsafah pendidikan hukum di fakultas hukum UM Metro harus bermuara kepada konsep adil. Seperti yang ditukilnya dari Al Quran.

“Ada tiga nilai adil yang disebut dalam Al Quran; Mizan, Al Qisth, dan Al ‘adl. Saya titip sama fakultas hukum, bangunlah dasar hukumnya Al-Adil,” ucap Prof. Marzuki kepada dekan dan segenap dosen fakultas hukum yang hadir di acara pelantikan tersebut.

Proses pelantikan ditutup dengan ucapan syukur, disusul dengan pemberian selamat oleh pimpinan universitas, dan seluruh tamu undangan yang hadir kepada dekan terpilih maupun dekan purnabakti fakultas hukum UM Metro. (Nas/Hum).

The post Usai Dilantik, Dekan Fakultas Hukum UM Metro Dituntut Mendirikan Program Magister Hukum appeared first on Universitas Muhammadiyah Metro.